Badan Permusyawaratan Desa

PEMERINTAH DESA NYALIAN

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA NYALIAN KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG 

NO NAMA JABATAN ALAMAT
 1 Cokorda Gede Brasika Putra   Ketua BPD  Dusun Geria
2 I Ketut Sudila Wakil Ketua Bpd Dusun Kapit
3 I Nyoman Subrata Sekretaris BPD Dusun Umanyar
4 I Dewa Nyoman Gede Anggota BPD Dusun Pekandelan
5 I Dewa Made Mertayasa Anggota BPD Dusun Pekandelan
6 I Wayan Sudiarta Anggota BPD Dusun Kelodan
7 I Wayan Nyata Anggota BPD Dusun Kelodan
8 I Made Darpa Anggota BPD Dusun Dukuh
9 I Wayan Suteja Anggota BPD Dusun Pemenang
10 I Ketut Mustika Anggota BPD Dusun Pemenang
11 I Wayan Sukarya Anggota BPD Dusun Tegalwangi


Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut.

BPD mempunyai fungsi:

  1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
  3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD mempunyai tugas:

  1. menggali aspirasi masyarakat;
  2. menampung aspirasi masyarakat;
  3. mengelola aspirasi masyarakat;
  4. menyalurkan aspirasi masyarakat;
  5. menyelenggarakan musyawarah BPD;
  6. menyelenggarakan musyawarah Desa;
  7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
  8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
  10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
  11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : PERMENDAGRI NOMOR 110 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

 

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini. Gunakan bahasa yang santun dan komentar baru terbit setelah disetujui Admin.

CAPTCHA Image
[ Ganti Gambar ]
Isikan kode di gambar

Pengaduan Online

Peta Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Aparatur Desa

Perbekel Sekdes Kasi Pemerintahan Kasi Kesejahteraan Kaur Keuangan Kaur Umum dan Tata Usaha Kaut Perencanaan Staf Administrasi Desa Kelihan Banjar Dinas Pekandelan Kelihan Banjar Dinas Kelodan Kelihan Banjar Dinas Geria Kelihan Banjar Dinas Kapit Kelihan Banjar Dinas Dukuh Kelihan Banjar Dinas Pemenang Kelihan Banjar Dinas Umanyar Kelihan Banjar Dinas Tegalwangi

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

STATISTIK COVID-19 DI INDONESIA